Thursday, January 16, 2020

Majalah Next cinderamata dari Dirjen IKP.
Medan Merdeka Barat - Jakarta, hari ini (Rabu, 15/1/2020) era baru Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Nusantara sudah diputuskan. Prof. Dr. Widodo Muktiyo, SE. M.Com sebagai Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia sendiri yang menyampaikan keputusan itu. Apa saja yang disampaikan oleh Dirjen IKP Kementerian Kominfo RI yang resmi dilantik sejak 6 September 2019 lalu ini? Kita tunggu rilis resmi hasil notulen rapat kordinasi dan audiensi wakil pegiat KIM Nusantara yang berlangsung sejak pukul 10.00 - 12.30 pada hari Rabu (15/1/2020) bertempat di ruang rapat kecil lantai II kantor Dirjen IKP Kementerian Kominfo RI kawasan Medan Merdeka Barat - Jakarta.

Suasana penetapan legalitas KIM Nusantara.
Sebelumnya ijinkan saya menceritakan kilas balik perjuangan gigih pegiat Kelompok Informasi Masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia menginisiasi terbentuknya wadah pegiat KIM mengaktualisasikan diri. Serta ajang berbagi informasi terkait perkembangan kegiatan KIM di seluruh pelosok desa yang ada di Indonesia. Kelak wadah itu akan dikenal dengan nama Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat Nusantara. Lanjut, sesuai  daftar yang dibuat berdasarkan Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, di mana terdapat 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.490 kelurahan, dan 74.957 desa di Indonesia. Wow!!? (Jumlah yang tidak sedikit).

Momen awal wacana FK KIM Nus. disuarakan.
Kalau 100% aktif, akan ada 91.055 KIM beserta Forum Komunikasi KIM kecamatan, kota, kabupaten, propinsi dan nasional. Berdasarkan fakta di lapangan bahwa sebuah kepengurusan KIM beranggotakan minimal 10 orang. Kalau dijumlahkan secara keseluruhan di wilayah NKRI akan ada kurang lebih sejumlah 910 ribu-an relawan komunikasi yang ada di seluruh wilayah NKRI yang siap diberdayakan & ikut alur kerja bidang IKP Kementerian Kominfo RI. Syaratnya Pemerintah harus "hadir-hidupkan" para pegiat KIM. Meminjam istilah Ki Hajar Dewantara, Ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karso lan tut wuri handayani (terjemahan : "di depan memberikan contoh baik, di tengah bekerja bersama-sama dan di belakang memberikan dorongan yang sesuai/benar). Dengan melihat jumlahnya yang (hampir) sejuta personil (0,5 % dari total populasi Indonesia yang 200 juta jiwa) banyaknya. Baik anggota yang aktif berinteraksi maupun anggota pasif, maka pegiat Kelompok Informasi Masyarakat akan menjadi sebuah aset besar bangsa ini.

Produk KIM : Media Komunikasi (Rizki R.)
Kala itu hari Selasa (17/11/2015) dalam ruangan penuh sesak di Dyandra Convention Hall Surabaya, Rizki Rahmadianti Ketua KIM Swaraguna (Bidang TIK Forum KIM kota Surabaya periode 2015-2019, saat ini Bendahara FK KIM Nusantara) menjadi Narasumber Sarasehan KIM Nasional bersama Sekjend Kementerian Kominfo RI kala itu (Dr. Drs. Suprawoto, SH., M.Si.). Mulai dideklarasikan bahwa KIM bukan UKM, karenanya produknya adalah Media Komunikasi. Boleh blog, akun medsos (IG/Twitter/YouTube, FB, dll), brosur, katalog, majalah, koran maupun radio. Di sisi lain ruangan, tampak delegasi pegiat KIM dari Jawa Barat yang dipimpin oleh Yus Hartiman (Ketua Forum KIM Kota Bandung, Ketua Umum Forum Komunikasi KIM Nusantara). Kang Yus sapaan akrabnya adalah salah satu peserta sarasehan yang vokal menyuarakan "dibentuknya wadah pegiat KIM di tingkat Nasional". Sehingga ada forum yang memiliki fungsi untuk berbagi pengalaman lokal serta ajang transfer tehnologi antar pegiat KIM di wilayah NKRI. Saat wacana Forum Komunikasi KIM Nusantara pertama kali dimunculkan. Belum muncul respon berarti dari Pemerintah Pusat.

Modal awal FK KIM Nus. dibentuk.
Lagu Indonesia Raya 3 Stanza, berkumandang dengan khidmat di salah satu ruang meeting hall Novotel Hotel Palembang, Sumatera Selatan. Usulan Boni (sekretaris KIM Jambangan Hijau, Ketua Forum KIM kota Surabaya periode 2015-2019, saat ini Sekjend FK KIM Nusantara) menginisiasi mulai dinyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia dengan format lebih lengkap. Sehingga ruh para pendiri bangsa akan harapan untuk mulai mensejahterakan rakyat Indonesia,  perlahan namun pasti coba kita raih bersama. Pada tahap awal dimulai dengan mengenalkan ke otak bawah sadar kita sebagai anak bangsa lewat syair Indonesia Raya 3 Stanza. Dalam kesempatan Temu KIM nasional di Palembang hadir Dr. Manik Sunuantari, bunda dua putri dan akademisi Univ. Al Azhar Jakarta ini ditunjuk staf Kementerian Kominfo RI  bersama Profesor Isnawijayani (Ketua Forum KIM Proponsi Sumatera Selatan) untuk ikut mengawal Tim Formatur KIM Nusantara. Ajang Temu Pegiat KIM se-Indonesia dalam momen SAIK 2017 Sumatera Selatan ini dihadiri banyak pegiat KIM dari Sabang sampai Merauke.


Anti Klimaks - Pada ajang SAIK 2019 di Pangkal Pinang Bangka Belitung terbentuknya Tim Formatur pada even dua tahun sebelumnya belum menghasilkan aksi yang kongkrit. Tercatat ada beberapa kali pertemuan yang melibatkan Dirjen IKP maupun Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo RI, Dra. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si. (Selasa, 12/03/2019) Pun demikian,  lagi-lagi masih belum menemukan titik terang bagaimanakah bentuk substansial dari Kepengurusan Forum Komunikasi KIM Nusantara. Salah satu alasan mendasarnya, kata Niken adalah "belum terlibatnya 34 pegiat KIM di seluruh Propinsi yang ada di Indonesia masuk ke draft pengurus FK KIM Nusantara".

Salam Pancasila, FK KIM Nus. Sah!
Nah, baru pada pertemuan, rapat kordinasi serta audiensi terakhir pada hari Rabu (16/1/2020l) antara Kementerian Kominfo RI dengan para pegiat KIM Nusantara. Dimana hadir Yus Hartiman, Denny Sonjaya, Rahman dan Asdar Saleh mewakili delegasi FK KIM Propinsi Jawa Barat, dan pegiat KIM wilayah Indonesia bagian Barat. Serta Dr. Manik Sunuantari beserta Boni (Surabaya - Jawa Timur) yang hadir mewakili delegasi pegiat KIM Indonesia Timur. Sementara itu dari pihak Kementerian Kominfo RI diwakili oleh Prof. Widodo Muktiyo, Dirjen IKP didampingi Direktur, Selamatta Sembiring, beserta Kasubdit Tata Kelola Komunikasi Publik Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Helmi Hafidz dan beberapa stafnya. Setelah mendengarkan pendapat seluruh anggota delegasi, menimbang dari beberapa hasil notulen rapat/keputusan bersama pegiat KIM sejak tahun 2015 - 2020, menimbang juga pendapat bagian hukum staf Kementerian Kominfo RI.

Memutuskan bahwa Kepengurusan Forum Komunikasi KIM Nusantara bisa dibentuk dan menjadi mitra langsung Kementerian Kominfo RI.  Sesuai Peraturan Menteri Kominfo RI. no. 08/September/2019. Terkait legalitasnya, direkomendasikan berbentuk Kumpulan / Kelompok / Ormas dengan dasar hukum dari akte notaris dilengkapi dengan SK KUM HAM. 

Jakarta, Rabu 15 Januari 2020.
Cak Boni Surabaya


0 comments:

Post a Comment